LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM - Kepala Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintah, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Perbendaharaan, Mega Meilistya mengatakan, selama ini kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan peningkatan.
"Kami berharap ke depannya laporan keuangan tidak hanya dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban, tetapi juga bermanfaat untuk digunakan pengambil keputusan," kata Mega Meilistya dalam Rapat Koordinasi Ditjen Perbendaharaan dengan Pemda se- Provinsi Lampung, di Aula Kanwil DJP Provinsi Lampung, Rabu.
Menurut Mega, peningkatnya kinerja itu ditandai peningkatan peroleh opini WTP dari BPD dan penurunan perolehan opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak menyatakan pendapat (TMP), dan tidak wajar (TW).
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, optimistis jika seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan 2017.
Berkaca pada kinerja laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung 2016, kata Bachtiar, Pemerintah Provinsi Lampung dan 12 kabupaten/kota meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, yakni penyediaan infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM dan melakukan sinergi yang baik dengan instansi lain seperti BPKP, mempertahankan WTP harus dicapai,” kata Wagub.
Sebab, Wagub menjelaskan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Kuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Provinsi Lampung, permasalahan utama yang dihadapi, di antaranya terkait pengelolaan aset yang belum optimal. Karenanya ia berharap permasalahan tersebut dapat diatasi dan tidak terulang kembali pada LKPD 2017. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar