Gubernur Ridho Pakai CBP Atasi Beras Medium di Lampung Langka

LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM - Dengan memakai 3.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP), Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, memerintahkan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dapat membantu mengatasi naiknya harga beras medium.

"Saya meminta agar Satgas Pangan dapat menstabilisasi harga beras medium yang banyak dibutuhkan masyarakat agar harganya tidak naik, dan harus tersedia di pasar ritel moderen," kata Gubernur Ridho, Kamis.

Menurut Ridho, selain naik beras medium mulai menghilang dari pasar ritel moderen dalam dua bulan terakhir. Khusus Lampung, Gubernur meminta harga beras medium lebih murah dari harga nasional Rp8.100/kg menjadi Rp8.000/kg. Pertimbangannya, Lampung surplus dan cadangan beras cukup hingga Maret 2018.

Untuk itu, mulai Selasa (28/11/2017) hingga 31 Desember 2017 nanti, Gubernur meminta Dinas Perdagangan, Perum Bulog, dan Satgas Pangan Polri menggelar operasi pasar di daerah yang harganya mulai bergejolak.

"Tentu ini memberatkan dan menghilangkan hak masyarakat untuk mendapat beras medium. Padahal, kita Provinsi Lampung bersusah payah meningkatkan produksi beras hingga surplus hingga 1,2 juta ton, tapi masyarakat tidak mendapat beras medium," jelas Ridho.

Atas kondisi itu, Gubernur Lampung mengeluarkan mengeluarkan surat perintah Nomor 500/221/04/2017 tanggal 21 November 2017 kepada Perum Bulog Divre Lampung untuk menggelar operasi pasar. Operasi ini langsung ke masyarakat, Rumah Pangan Kita (RPK), dan pedagang yang mendapat rekomendasi Dinas Perdagangan.

Fenomena menghilangnya beras medium, menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Ferynia Mawardji, sejak Pemerintah Provinsi Lampung mewajibkan produsen beras dalam kemasan meregistrasi produknya, pada 1 September 2017.

Registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) itu merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian No.31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras dan Peraturan Menteri Perdagangan No.57/M-Dag/Per/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertingi (HET) Beras.

"Hasil sidak dan kunjungan ke beberapa pasar ritel moderen cenderung tak mau lagi menjual beras medium. Beras yang tersedia hanya premium. Demikian hal di pasar tradisional, harga beras medium merangkak naik dari patokan Rp8.100/kg ke Rp9.400/kg. Ini tentu memberatkan masyarakat mendapat beras medium," kata Ferynia.

Temuan lapangan itu, kata Ferynia, menjadi dasar terbitnya surat Gubernur Lampung untuk menstabilkan harga beras. Dia menegaskan operasi pasar tersebut bukan karena Lampung kekurangan beras, tapi untuk mengembalikan harga sesuai ketentuan yakni beras medium Rp8.100/kg. "Namun khusus operasi pasar harganya kita turunkan Rp8.000/kg," kata Ferynia.

Sejauh ini, gejolak harga beras medium terpantau di Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Kota Metro. Pada tahap awal, Pemprov Lampung menargetkan operasi pasar di pasar tradisional dan permukiman padat penduduk Bandarlampung seperti Pasar Pasir Gintung, Pasar Kangkung, Pasar Panjang, dan Pasar Tugu. Sedangkan kawasan padat penduduk, yakni Lapangan Way Dadi Sukarame, Kampung Sawah Brebes, dan Lapangan Baruna Panjang.

Operasi pasar serupa juga berlangsung di Metro sejak Senin (27/11/2017). Targetnya, daerah-daerah yang harganya belum stabil di Rp8.100/kg segera digelar operasi pasar. "Kami juga sepakat dengan para pedagang pasar melalui Asosiasi Pedagang Pasar Lampung agar mensosialisikan surat perintah Gubernur tersebut," kata Ferynia. (*)

Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi, Pelabuhan Bakauheni-Merak Tutup

LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM – Cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang terjadi di Selat Sunda, pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni-Merak ditutup sementara. Penutupan itu dimulai sejak pukul 17.45 WIB hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Penutupan layanan di kedua pelabuhan ini merupakan hasil rapat koordinasi antara pihak terkait seperti PT ASDP, Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merak.

“Kami memohon pengertian kepada seluruh pengguna jasa penyeberangan Merak-Bakauheni, karena cuaca di Merak sangat extrem dimana tinggi sudah gelombang mencapai 5 meter dan kecepatan angin di atas 45 knot sehingga layanan ditutup sementara,” ujar Plt Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Intan Sugiharti, Kamis.

Pihak PT ASDP Ferry Indonesia belum bisa memastikan kapan pelabuhan di ujung barat Pulau Jawa itu bisa dibuka kembali. Penutupan itu tak lain demi keselamatan dan keamanan para penumpang baik di Merak, Banten, maupun Bakauheni, Lampung Selatan. Pihak ASDP pun meminta kepada para penumpang agar bersabar hingga cuaca dinilai sudah normal.

“Cuaca sangat ekstrem, jadi layanan terpaksa kami tutup sementara. Kepada seluruh penumpang yang sudah berada di lingkungan pelabuhan maupun yang masih dalam perjalanan diimbau bersabar. Kami akan menunggu sampai kondisi cuaca benar-benar aman bagi pelayaran,” kata GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Fahmi Alweni.

Atas penutupan itu, pihak ASDP mengaku sudah berkoordinasi dengan BMKG dan pihak terkait untuk tetap mengupdate kondisi cuaca di Selat Sunda. “Kami mohon pengertian dari pengguna jasa. Hal ini menyangkut keselamatan pelayaran. Lebih baik tidak berangkat, daripada tidak pernah sampai sama sekali,” katanya. (*)

Menkop Tekankan UKM Penuhi Selera Pasar Ketimbang Produksi Barang Semata

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga

SURABAYA, LAMPUNGUPDATE.COM - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop dan UKM), AAGN Puspayoga, menekankan pentingnya bagi UKM untuk dapat memenuhi selera pasar ketimbang hanya sekadar memproduksi barang semata. Hal itu disampaikannya saat membuka Indonesia Bagian Timur (IBT) Expo di Surabaya, Rabu malam.

"Agar bagaimana produksi UKM bisa laku di pasaran ke depan ini penting, kalau tidak laku bisa tutup galerinya maka sekali lagi penting untuk membuat produk UKM itu laku," kata Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga.

Ia berharap pusat promosi dan perdagangan seperti IBT Center di Surabaya harus mampu menginisiasi dan mendorong UKM agar mampu membaca selera pasar. Untuk itu, IBT Center salah satunya harus mampu memanfaatkan teknologi digital dalam memperluas akses pasar produk UKM.

"Apalagi Kawasan Timur Indonesia memang menjadi fokus pemerintah saat ini untuk dibangun dan dikembangkan," katanya.

Puspayoga sekaligus mengapresiasi keberadaan IBT Center yang berpusat di Surabaya sebagai pusat informasi yang menyajikan data yang valid tentang potensi wilayah dan segala kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Indonesia Timur.

Dalam praktiknya nanti IBT Center diharapkan Menteri Puspayoga agar bekerja sama dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab, untuk membangun sebuah pusat informasi berarti mengintegrasikan pusat data dan server yang saat ini tersebar di berbagai daerah.

"Dengan tersedianya data yang terintegrasi, proses e-government dapat terlaksana lebih efisien dan dapat memberikan kualitas layanan publik yang lebih baik," katanya.

Puspayoga juga berharap IBT Center dapat dikembangkan selain sebagai pusat informasi, promosi, sekaligus perdagangan dan pariwisata. Menurutnya, pariwisata khususnya tak dapat dipisahkan dari sektor UMKM.

Puspayoga pun berpesan agar para pelaku UMKM pun tak segan memanfaatkan skema pembiayaan yang telah disediakan pemerintah agar dapat menaikkan kelas usahanya. Ia ingin agar koperasi dan UKM tetap menjadi andalan pemerataan ekonomi di Tanah Air.

Ia berpendapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tanpa ada pemerataan kesejahteraan masyarakat artinya membiarkan kesenjangan tetap dalam posisi yang memprihatinkan. Oleh karena itu, koperasi dan UKM harus diberdayakan agar pemerataan kesejahteraan tersebut dapat terwujud. (*)

Polda Lampung Amankan Narkotika dan 10 Pelaku di 4 TKP Berbeda

Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Abrar Tuntalanai

LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 534,102 gram dan ganja seberat 10 kg, di empat daerah di wilayah hukum Polda Lampung dalam kurun waktu empat hari.

Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Abrar Tuntalanai, didampingi Wakil Derektur Reserse Narkoba Polda Lampung, AKBP Wika Hardianto, Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Lampung, AKBP Daniel Binsar Manurung, Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Lampung, AKBP Zulfikar, saat ekspose di Markas Ditresnarkoba Polda Lampung mengatakan, barang bukti tersebut diamankan dari empat TKP, yakni Bandarlampung, Metro, Lampung Selatan dan Lampung Utara.

“Selain mengamankan barang bukti juga telah diamankan sebanyak 10 tersangka pengedar dan kurir,” kata Abrar Tuntalanai, di Bandarlampung, Rabu.

Ketika diintrogasi 10 tersangka tersebut mengaku, ada yang disuruh seseorang (bandar) untuk mengambil paket di halaman sebuah rumah kosong, ada juga atas perintah narapidana atau jaringan Lapas dan ada yang masih belajar atau coba-coba menjadi kurir.

“Sedangkan untuk mengetahui siapa pemasoknya, baik identitas atau keberadaan pemasok itu tidak diketahui oleh para tersangka atau terputus. Meski demikian, kita masih berupaya melakukan pengembangan,” ujarnya.

Perlu diketahui, lanjut Abrar Tuntalanai, pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba ini bukan dari 14 desa yang telah mengikuti Program Zona Bebas Narkoba atau Program Desa Bersih dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba. “Barang bukti berikut tersangka tersebut diamankan diluar Daerah Zona Bebas Narkoba,” ungkapnya.

Dari data yang dihimpun, pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dilakukan sejak Jumat (24/11/2017) hingga Selasa (28/11/2017), Petugas Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung, mengamankan tiga tersangka, yakni M Akbar Yudi (29), Rizaldi (41) dan Uto Urohman (33), ketiganya warga Bandarlampung, dari tersangka diamankan barang bukti berupa, sabu-sabu seberat 0,102 gram.

Sementara itu, Petugas Subdit II Ditesnarkoba Polda Lampung mengamankan satu tersangka yakni, Hendriyanto (36), Lampung Selatan, dari tersangka diamankan barang bukti berupa 10 kg ganja.

Sedangkan, petugas Subdit III Diresnarkoba Polda Lampung, mengamankan enam tersangka, yakni A Kodir (25) dan Irfan Yusuf (34), keduanya warga Lampung Utara, Yuli (31), dan Dedi Saputra (32), keduanya Bandarlampung, Bramantio (20) dan Gilang (16), keduanya warga Metro. Dari keenam tersangka diamankan barang bukti sabu-sabu seberat 534 gram. (*)

Pemprov Lampung Rehab 3 Ribu Rumah Tak Layak Huni di 8 Kabupaten

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono, menyematkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden kepada PNS yang berbakti selama 10, 20, dan 30 tahun. (Foto: Dok)

LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM - Sebanyak 3.000 unit rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di delapan kabupaten di Provinsi Lampung secara simbolis diserahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Bantuan yang berasal dari dana alokasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono, pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-46 Tahun 2017, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Rabu.

Kedelapan Kabupaten tersebut, yakni Lampung Selatan sebanyak 280 rumah, Lampung Utara (513), Mesuji (504), Pesawaran (464), Pringsewu (397), Tulangbawang Barat (409), Way Kanan (219), dan Pesisir Barat 214 rumah. Usai penyerahan bantuan, Sutono membacakan sambutan Presiden RI, Joko Widodo terkait peringatan HUT Korpri.

"Peringatan ini harus menjadi momentum refleksi, menjaga soliditas, dan solidaritas. Harus menjadi momentum melakukan lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa Indonesia," ujar Sutono.

Korpri harus menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan negara Indonesia dengan aparatur sipil negara sebagai agen perekat kebinekaan. "Kita ingin Korpri menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreativitas, yang moderen dan efisien dan melayani dengan semangat Pancasila," kata Sutono.

Sutono mengatakan, di era persaingan terbuka saat ini, banyak tantangan harus dihadapi. Seperti, inovasi dan perkembangan teknologi global dan Korpri harus benar-benar memahami peta kompetisi.

"Ini tidak hanya membawa kemudahan pada kehidupan sehari-hari, tetapi mampu mengubah lanskap ekonomi, kehidupan sosial politik, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dunia swasta telah menyadari hal tersebut, dan mulai berlari dengan sangat cepat. Aparatur sipil negara harus mampu mengejar ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang tuntutannya semakin tinggi," ujar Sutono.

Dia menegaskan, tidak ada pilihan lain kecuali menuntaskan program pembangunan nasional melalui inovasi yang berlandaskan pada moralitas publik. "Setiap anggota Korpri harus terus memperbaiki diri, tinggalkan cara-cara rutin, dan perkuat semangat debirokratisasi. Jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknoIogi untuk menciptakan terobosan Iayanan publik yang efektif, efIsien, transparan, dan akuntabel," kata Sutono.

Sebagai sebuah korps profesi, Sutono menuturkan Korpri dapat mempererat solidaritas para anggota, mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar menjadi aparatur yang profesional. "Korpri harus mampu menjaga netralitas organisasi, menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, organisasi dan golongan," ujar Sutono.

Pada upacara tersebut dilakukan penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden kepada mereka pegawai negeri sipil yang berbakti selama 10, 20, dan 30 tahun. Penerima Satyalancana Karya Satya tersebut diberikan kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Lukmansyah, yang dianugerahkan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun.

Kemudian, pelaksana pada Inspektorat Provinsi Lampung Mardiana dianugerahkan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah I pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, Maryadi, dianugerahkan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.

Selain itu, penyerahan piala dalam rangka memperingati HUT ke-46 Korpri yaitu Juara Tennis Lapangan yang terdiri dari juara tenis lapangan eksekutif, Juara I yakni Polda Lampung, Juara II Pemprov Lampung, dan Juara III yakni Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung. Juara tenis lapangan antar instansi, Juara I Bank Lampung, Juara II Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Juara III Way Kanan dan Lampung Selatan.

Cerdas cermat anggota Korpri yang dimenangi Juara I yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, Juara II Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, dan Juara III yakni Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung. Usai upacara, Sutono bersama anggota Forkopimda ziarah ke Taman Makam Pahlawan Bandarlampung. (*)

Sebanyak 500 Rumah di Mesuji Timur Terendam Banjir 1,5 Meter

Bupati Mesuji, Khamamik, saat meninjau lokasi banjir di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. (Foto: Dok/Src)

LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM – Banjir yang terjadi sejak 22 November 2017 hingga kini merendam sedikitnya 500 rumah di Desa Tebing Tinggi dan Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Genagan air yang mencapai 1,5 meter ini dipicu curah hujan yang cukup tinggi selama seminggu terakhir.

Ratusan masyarakat desa setempat terpaksa mengungsi ke tempat kerabat dan saudara terdekat yang tidak terkena banjir. Tak hanya rumah warga, banjir juga melumpuhkan aktivitas perekonomian warga bahkan beberapa fasilitas umum seperti kantor desa, gedung sekolah, Mushola dan gedung Puskesmas juga ikut terendam banjir.

Saat ini tim evakuasi yang terdiri dari kapolsek Mesuji Timur serta gabungan TNI dan anggota Polres Mesuji terus berjaga di lokasi untuk membantu masyarakat dan mengantisipasi adanya korban jiwa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung, Rudi Harianto mengatakan, hujan deras di Lampung masih akan terjadi hingga April 2018. “Intensitas hujan paling tinggi diprediksi terjadi pada Desember 2017 hingga Januari 2018. Untuk itu masyarakat diminta waspada,” kata Rudi Harianto, Rabu.

Menurut data prakiraan cuaca BMKG Lampung, sejumlah kabupaten yang masih berpotensi dilanda hujan deras dan angin kencang, antara lain Lampung Selatan, Bandar Lampung, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji saat musibah banjir terjadi langsung menuju ke titik daerah yang terkena banjir. Kedatangan Bupati Mesuji, Khamamik, bersama tim ini untuk memberikan bantuan dan pendataan bagi warga yang terkena banjir.

“Pak Khamamik kemarin bersama tim ke desa ini untuk melakukan pengecekan dan pendataan jumlah rumah warga yang terkena banjir. Bupati juga memberikan santunan serta mengarahkan warga agar tidak tinggal di rumah yang terkena banjir untuk mengantispasi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Adi (25), warga setempat. (*)

Jenderal di China Ini Bunuh Diri Saat Sedang Disidik Dugaan Korupsi

Jenderal Zhang Yang

CHINA, LAMPUNGUPDATE.COM - Sedang disidik dengan tudingan dugaan korupsi, seorang jenderal di China melakukan bunuh diri pada Selasa waktu setempat. Insiden itu merupakan perkembangan terbaru dari kampanye besar antikorupsi yang telah mengguncang angkatan bersenjata China.

Mantan anggota lembaga berpengaruh Komisi Pusat Militer (CMC), Jenderal Zhang Yang, tengah diselidiki dalam hubungannya dengan dua koruptor di tubuh militer lain, Jenderal Guo Boxiong dan Jenderal Xu Caihou, demikian laporan kantor berita Xinhua, seperti dikutip Rabu.

Penyidikan terhadap Zhang (66) menunjukkan bahwa dia "telah melanggar disiplin", "diduga menerima dan memberi uang suap," kata Xinhua yang menambahkan bahwa banyak harta sang jenderal yang tidak jelas asalnya.

"Pada sore tanggal 23 November, Zhang menggantung lehernya sendiri di rumahnya," tulis kantor berita itu.

Bunuh diri di kalangan pejabat senior seperti Zhang adalah hal yang langka terjadi di China. Meski demikian, beberapa pengamat mengatakan bahwa fenomena itu semakin sering terjadi di kalangan pejabat dari berbagai level sebagai akibat dari meningkatnya intensitas perburuan koruptor sejak Presiden Xi Jinping berkuasa lima tahun lalu.

Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata mengatakan bahwa CMC memutuskan pada 28 Agustus lalu untuk menyidik Zhang, yang telah "kehilangan pegangan moral" dan membunuh dirinya sendiri untuk "menghindari hukuman dari partai dan negara."

Kedua institusi itu menyebut tindakan Zhang sebagai "tindakan yang sangat menjijikkan."

"Mantan jenderal dengan posisi tinggi dan kewenangan besar ini telah menggunakan cara memalukan untuk mengakhiri hidupnya sendiri," kata kedua lembaga itu.

Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Zhang, yang sempat menjabat sebagai direktur Depertemen Urusan Politik Militer, telah menjadi sasaran investigasi meski pemerintah tidak mengumumkannya.

Jatuhnya Zhang telah dimulai sejak September lalu saat namanya tidak masuk dalam daftar 303 utusan militer dalam kongres lima tahunan Partai Komunis. Posisinya digantikan dalam kongres sebagai bagian dari perombakan kepemimpinan militer oleh presiden Xi.

Militer China, yang punya personil terbanyak dan tengah melakukan upaya modernisasi, telah menjadi fokus yang penting bagi kampanye anti-korupsi Xi.

Beberapa pensiunan angkatan bersenjata mengatakan bahwa praktik suap di tubuh militer terjadi sangat luas dan bisa merusak kesiapan China saat hendak berperang. (*)